Rencana pembangunan pusat showroom dan workshop kerajinan industri berbahan baku batang kelapa oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Biak, Papua, terancam mubazir. Hal itu karena mendapat" penolakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, padahal tahap pertama sudah dikerjakan dengan menelan dana Otsus 2010 mencapai Rp400 juta lebih atau tahap pembangunannya sudah mencapai 40 persen. Workshop berukuran 10 x 32 meter itu berlokasi di kampung Manswam-Mokmer tepatnya di belakang bengkel UPT kayu.
Untuk penyelesaiannya pada tahun ini dalam tahap II, Disperindag telah program-kan kembali senilai Rp500 juta lebih, namun bagian perencanaan pembangunan daerah menolaknya. Pasarnya, alokasi dana Otsus untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut untuk tahun ini mengalami penurunan.
Sebelumnya pada 2010 sebesar Rpl miliar lebih, namun di 2011 dalam rincian kegiatan dan anggaran (RKA) hanya mendapatkan Rp670 juta. "Tahap pertama sudah mencapai 40 persen, jika tahun ini tidak dilaksanakan maka akan menjadi salah satu bangunan yang mubazir," kata Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian Disperindag setempat, Kad-das kepada Jurnal Nasional, Selasa (1/2).
Menurutnya, pembangunan workshop tersebut meru-pakan salah satu kegiatan SKPD dalam meningkatkan bidang industri berbahan lokal, yang ke depan akan menjadi sumber peningkatan PAD dari sektor industri kecil. Selain itu di workshop tersebut nantinya akan dilengkapi dengan fasiltas bengkel. "Manfaatnya sangat besar, karena selain ada faslitas bengkel pengelolaan industri batangkepala, juga ada showroom yang bisa dipajang hasil pengelolaan itu. Tentu akan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat dalam pengelolaan bebagai jenis kebutuhan industri batang kelapa, seperti mebel dan kerajinan lainnra," ungkapnya.
Lanjut kata Kaddas, sangat disayangkan jika bangunan yang telah dalam proses pembangunan, dan tiba-tiba tidak dilanjutkan. Padahal sumber dana jelas dari Otsus, tentunya pihak SKPD sudah berupaya seoptimalnya demi kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan yang salah satunya adalah workshop tersebut. "Seandainya tahun ini tidak dilanjukan ke tahap penyelesaian, kita jangan berharap tahun depan akan dikerjakan kembali.
Tentu kondisi kerangka bangunan akan berubah kekuatannya," ujarnya.
Proyek pembangunan workshop tersebut, padahal telah melalui proses pengkajian bidang industri kecil, sebagai salah satu upaya mempersiapkan sarana dan prasarana bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di daerah ini. Namun disadari, hingga kini Disperindag masih belum optimal dalam meningkatkan bidang usaha dan industri kecil di daerah ini. "Kami khawatir, jika masyarakat menilai program tersebut hanya menghambur-hamburkan uang rakyat atau nasibnya akan sama dengan beberapa gedung pelayanan masyarakat yang mubazir," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar